Implementasi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan PMA, serta Peraturan Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa PPAT terhadap Penetapan Uang Jasa PPAT di Kota Padang

Authors

  • Putra Aulia Rahman Universitas Andalas Padang
  • Yuslim 3Universitas Andalas Padang
  • Charles Simabura Universitas Andalas Padang
  • Annisa’ Suryani Oktapia UIN Imam Bonjol Padang

DOI:

https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.1192

Keywords:

Implementation, Honorarium, PPAT

Abstract

PPAT is a public official with duties, authorities, obligations, and rights, one of which is the right to service fees. This right was originally regulated in Article 32 paragraph (1) of Government Regulation No. 37 of 1998, which states that PPAT is entitled to request a service fee of a maximum of 1%. However, the Minister of ATR/Head of BPN Regulation No. 33 of 2021 provides a tiered arrangement: up to Rp500,000,000 at a maximum of 1%, Rp500,000,000–Rp1,000,000,000 at a maximum of 0.75%, Rp1,000,000,000–Rp2,500,000,000 at a maximum of 0.5%, and above Rp2,500,000,000 at a maximum of 0.25%. These two regulations show a significant difference in the regulatory framework. The research problems are: (1) the implementation of PPAT service fees in Padang City, and (2) the legal certainty between the two regulations. The theories employed are the theory of legal certainty and the theory of legislation formation. This research is socio-legal research with a descriptive-analytical approach, using a sample of 10 PPATs in Padang City through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results show that the implementation of PPAT service fee determination in Padang City is still varied and does not fully reflect the maximum limits set forth in the applicable regulations. Normatively, this condition indicates a disharmony between the maximum service fee limits, which has an impact on differences in field implementation. These empirical findings confirm the need for regulatory review to strengthen clarity, consistency of application, and legal certainty for both the public and PPATs

References

Andriyani, N. Implikasi Yuridis Terhadap Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Negara Dalam Konsepsi Kepastian Hukum. search.proquest.com, 2022.

Aurelia, N H, K Sari, and A Rion. “Pemecahan Sertifikat (Splitzing) Tanah Kavling Di Kantor Notaris &PPAT.” ALADALAH: Jurnal Politik …, 2025.

Aziz, M A. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor ….” Indonesian Notary, n.d.

Dewi, R M. PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT. repository.unissula.ac.id, 2025.

Dirgantari, Y. Efektivitas Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perlindungan Bagi Pembeli Tanah Sengketa Di Kota Kendari. search.proquest.com, 2023.

Faridah, K, K Khalimi, and M Ismed. “Kepastian Hukum Dan Pengawasan Honorarium PPAT Sebagai Upaya Untuk Penyetaraan Pelayanan Dan Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat.” Perfecto: Jurnal Ilmu …, 2023.

FATMAWATI, D. “KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.” Repository.Ub.Ac.Id, n.d.

Fitriani, A A, S Rachman, and D S Busthami. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Persertifikatan Milik Adat.” Legal Dialogica, 2025.

Harahap, F I, A Fauzi, and M Pohan. “Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Mengurangi Nilai Jual Tanah Aset Desa Berdasarkan Harga Nilai Jual Objek Pajak ….” Iuris Studia: Jurnal …, 2020.

Indarwati, A. Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Autentik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. repository.unisma.ac.id, 2025.

Lunandi, Y Y, and A Tjoneng. “Perlindungan Hukum Terhadap Klien Akibat Tidak Diketahuinya Keberadaan Protokol Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Meninggal Dunia.” UNES Law Review, 2024.

Mustaqiem, S H. … Penghasilan (Pph) Yang Berkaitan Dengan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Dibuat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah …. Universitas Islam Indonesia, 2017.

Orades, M D. Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Sempurna. Universitas Islam Indonesia, 2017.

Pranoto, V M, A A T Amidjoyo, and H Christianto. “Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mitigasi Risiko Pencucian Uang Pada Transaksi Properti.” JURNAL MINUTA, 2026.

Prasetyawati, S E. “Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan.” Pranata Hukum, 2016.

Primipara, A C. Urgensi Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kecamatan …. neliti.com, 2016.

PS, A A H Devi. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Transaksi Berbasis Zona Harga Di Kabupaten Sleman. Universitas Islam Indonesia, 2017.

PURBA, J D. Rekonstruksi Regulasi Digitalisasi Akta Pertanahan Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Memberikan Layanan Publik Berbasis Nilai …. repository.unissula.ac.id, 2025.

Restya, A P. TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERJANJIAN PERALIHAK HAK ATAS TANAH. digilib.unila.ac.id, 2026.

Sumaryono, S. Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)(Analisis Kasus Perkara Nomor 220/Pdt. G/2006/Pn. Bks). eprints.undip.ac.id, 2009.

SYEBAN, S F T. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Guna Mencegah Sengketa Pertanahan Di Provinsi Sulawesi Utara. repository.unissula.ac.id, 2025.

Yunendar, B. Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah …. search.proquest.com, 2023.

Downloads

Published

2026-05-30

How to Cite

Putra Aulia Rahman, Yuslim, Charles Simabura, & Annisa’ Suryani Oktapia. (2026). Implementasi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan PMA, serta Peraturan Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa PPAT terhadap Penetapan Uang Jasa PPAT di Kota Padang. Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 3759–3776. https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.1192